Legislator California menyetujui RUU yang cukup penting pada hari Selasa lalu yang mengwajibkan perusahaan-perusahaan seperti Uber dan Lyft untuk memperlakukan pekerja kontrak atau independen kontraktor sebagai karyawan, sebuah langkah yang dapat mengubah bentuk ekonomi digital dalam melakukan eksploitasi manusia atas nama revolusi teknologi dan akan menambah panjang debat bertahun-tahun tentang apakah pekerja terlalu mudah untuk dieksploitasi oleh pemilik modal.
RUU tersebut disahkan dengan suara 29 lawan 11 di Senat dan akan berlaku untuk perusahaan berbasis aplikasi, meskipun perusahaan app based tersebut melakukan upaya agar mereka dapat dikecualikan dari Undang Undang tersebut. Pada hari Rabu pagi, Dewan telah memberikan persetujuan akhir, dengan suara 56 banding 15. Gubernur California, Gavin Newsom, menyetujui RUU pada bulan ini dan diperkirakan akan segera menandatanganinya. Dimana UU yang baru itu akan mulai berlaku 1 Januari 2020.
Undang Undang ini menyatakan bahwa setiap pekerja, kontraktor, independen bisnis owner atau apapun namanya wajib diperlakukan sebagai karyawan dan bukan tenaga kerja lepas atau outsourcing jika perusahaan wajibkan aturan tertentu terhadap bagaimana mereka melakukan pekerjaan mereka, bagaimana performa bonus mereka diukur atau jika pekerjaan yang dilakukan adalah bagian dari bisnis reguler perusahaan yang dilakukan setiap hari.
RUU itu dapat memengaruhi negara bagian lain. Koalisi kelompok-kelompok buruh dan pendukung kesejahteraan buruh mendorong undang-undang serupa untuk juga berlaku di New York. Kota New York juga berhasil menetapkan upah minimum untuk pengemudi atau driver ojol tahun lalu tetapi gagal untuk mengklasifikasikan mereka sebagai karyawan.
Di California, undang-undang ini akan memengaruhi setidaknya satu juta pekerja yang telah dirugikan dengan tren tren outsourcing dan waralaba yang selama puluhan tahun dilakukan oleh perusahaan demi meningkatkan kentungan para pemegang saham. Banyak pekerja telah dipaksa masuk kedalam status pekerja kontrak sehingga harus hidup tanpa akses ke perlindungan dasar karyawan seperti upah minimum maupun jaminan pensiun.
Para pengusaha tersebut berhasil mengalihkan beban kewajiban mereka untuk memberikan jaminan masa tua pada Pemerintah sehingga membebani anggaran negara sementara perusahaan mereka mendapatkan fasilitas keringanan pajak. Dengan adanya Undang Undang yang pro akan kesehjateraan masyarakat banyak ini maka pengemudi atau driver ojol, kurir pengiriman makanan, petugas kebersihan, pekerja salon, pekerja konstruksi bahkan pemilik waralaba sekarang semuanya dapat direklasifikasi sebagai karyawan.
Tetapi RUU itu, yang telah disetujui dan disahkan oleh putusan Mahkamah Agung California 2018, mengancam perusahaan-perusahaan yang berbais apps seperti Uber dan Lyft. Dimana perusahaan sejenis itu seperti juga perusahaan yang membangun bisnisnya berdasarkan layanan berbasis aplikasi yang menawarkan pengiriman makanan, perbaikan rumah, dan layanan lainnya, telah berhasil membangun kekayaan bisnis mereka bernilai milyaran dolar dengan mengeksploitasi tenaga kerja murah yang dapat mereka buang tanpa biaya bila mereka sudah tidak membutuhkannya lagi. Uber dan Lyft, yang memiliki ratusan ribu pengemudi di California, mengatakan pekerjaan kontrak memberi perusahaan fleksibilitas. Mereka telah memperingatkan bahwa merekrut pengemudi sebagai karyawan dapat menghancurkan bisnis mereka karena akan mengecilkan perolehan laba perusahaan dengan biaya-biaya yang tidak perlu seperti gaji tetap, jaminan pensiun dll.
Hal lain dikatakan oleh David Well, seorang pejabat Departemen Tenaga Kerja dalam pemerintahan Obama dan penulis buku tentang apa yang disebut daerah abu-abu didunia kerja. Dia berpendapat bahwa RUU tersebut dapat menetapkan aturan-aturan baru untuk melindungi pekerja dan rakyat dari eksploitasi para pemilik bisnis serta memaksa mereka untuk memikirkan kembali model bisnis sehingga pemilik modal dan pekerja dapat sama-sama maju secara ekonomi.
Legislator California mengatakan RUU itu, yang dikenal sebagaiAssembly Bill 5 dan diusulkan oleh Anggota Dewan Perempuan Lorena Gonzalez dari partai Demokrat akan membuat definisi baru tentang pekerjaan dimasa mendatang. Senator Maria Elena Durazo dari partai Demokrat menyatakan bahwa sekarang perusahaan teknologi yang menamakan dirinya sebagai perusahaan teknologi inovatif dimana perusahaan tersebut tidak lagi perlu membayar jaminan sosial, pensiun, uang pesangon dan lain lain. Dengan Undang Undang ini, kita semua dapat mencapai masa depan yang cerah bagi perekonomian serta menjelaskan pada perusahaan teknolgi itu bahwa :
Tidak ada yang inovatif dari membayar semurah mungkin seseorang atas kerja keras mereka
Uber tidak memberikan komentar atas RUU ini dimana sbelumnya pada hari Selasa, mereka telah PHK 435 pekerja didepartemen produk dan teknik, ini adalah PHK babak kedua perusahaan dalam beberapa bulan terakhir. Lyft mengatakan kekecewaannya. "Hari ini, para pemimpin politik negara kita kehilangan peluang penting untuk mendukung pengemudi telah bekerja keras yang menginginkan solusi bijaksana yang menyeimbangkan fleksibilitas dengan standar pendapatan dan manfaat" kata Adrian Durbin, juru bicara Lyft.
Perusahaan teknologi semacam ini telah menjadi sorotan selama bertahun-tahun karena perusahaan seperti Uber, Lyft dan DoorDash di Amerika Serikat - serta Didi Chuxing di Cina dan Ola di India - telah tumbuh menjadi raksasa bisnis dengan keuntungan puluhan milyar dolar serta membuat penemunya menjadi billioner baru sedangkan para pekerja lepas atau kontraktornya sama sekali tidak menikmati hasil yang cukup bahkan mendapatkan uang lebih kecil dari karyawan umumnya. Beberapa negara di Uni Eropa telah memandang ini sebagai bentuk baru perbudakan modern. Banyak perusahaan telah bekerja dengan keras dengan membayar mahal pengacara, ahli ekonomi serta perusahan public relation untuk mengalahkan segala macam upaya mengklasifikasi pekerjanya sebagai karyawan serta menyelesaikan gugatan class action dari pengemudi dan mendapatkan pengecualian dan kemudahan dalam Undang Undang.
Di Inggris, Uber telah mengajukan banding atas keputusan pengadilan tenaga kerja bahwa pengemudi harus diklasifikasikan sebagai pekerja yang berhak atas upah minimum dan cuti. Mahkamah Agung negara itu diperkirakan akan mendengarkan argumen dalam kasus ini tahun depan. Pejabat industri memperkirakan bahwa merubah status menjadi karyawan daripada kontraktor akan menaikkan biaya operasional sebesar 20 hingga 30 persen dan menurunkan laba besar yang telah biasa dinikmati oleh pengusaha perusahaan ini.
Beberapa perusahaan tidak akan berhenti untuk melakukan perlawanan. Uber, Lyft dan DoorDash telah menganggarkan dana sebesar 90 juta dolar untuk mendukung inisiatif pemungutan suara yang pada dasarnya akan membebaskan mereka dari undang-undang tersebut. Uber juga mengatakan akan mengajukan gugatan kesalahan klasifikasi dari pengemudi dalam arbitrase dan akan menekan anggota parlemen untuk mempertimbangkan RUU terpisah yang dapat membebaskan mereka dari A.B. 5.
Kota-kota California akan memiliki cara untuk menegakkan hukum baru. Dalam amandemen menit-menit terakhir dari langkah tersebut, legislator memberi kota-kota besar hak untuk menuntut ganti rugi material bagi perusahaan teknologi startup yang tidak mematuhinya.
